JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya jikalau ia siap meninggalkan Indonesia mengamati kebobrokan penegakan hukum di tempat Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di tempat kampus saya, saya tak perlu tinggal di dalam Indonesia, akibat hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” kata beliau di tempat Episentrum Kuningan, Ibukota Indonesia pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, pada persidangan dugaan persoalan hukum pencemaran nama baik yang digunakan disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang juga adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral pada menangani perkaranya tersebut, yang digunakan mana kisruh pada PN Ibukota Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim menyatakan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda tidaklah patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak ada netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang dimaksud menangani perkaranya itu untuk belajar dari tindakan hukum Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, juga netral pada menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, beliau merasa buat apa pula ada persidangan, secara langsung hanya penjarakan dirinya.
“Apa bukan belajar kalian dengan perkara Ronald Tannur? Kalau begini langkah tangkap saya, penjarakan, bilang lantaran anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang kuat, maka tak boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai perkara ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut di dalam penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk berakhir demi hukum kemudian Indonesia dan juga kebaikan. Saya tidak ada takut melawan manusia dikarenakan Allah yang mana saya takuti juga saya tak takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang dimaksud berada dalam yang dihadapinya tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami telah mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN Ibukota Utara,” katanya.
