JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai kemiskinan tiada belaka berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan nasional. Sebab, meningkatnya bilangan bulat kemiskinan dapat mengganggu stabilitas sosial kemudian politik.
Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko pada kuliah singkat pada Lembaga Pendidikan lalu Latihan Polri Sekolah Staf dan juga Pimpinan (Sespim Polri). Kuliah dijalankan pada Kantor BP Taskin, Grand Kebon Sirih, Ibukota Indonesia Pusat, hari terakhir pekan (7/3/2025).
Dalam menghadapi kemiskinan, kata Budiman, ada faktor penting yang tersebut bukan boleh diabaikan, yakni kemungkinan gangguan terhadap stabilitas nasional. Menurutnya, golongan rentan miskin yang mana perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kelas menengah. Kelas ini sangat mudah jatuh ke di kemiskinan oleh sebab itu berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau hilangnya akses dunia usaha lainnya. Meskipun secara kegiatan ekonomi kelas menengah tambahan mapan, mereka itu banyak kali merasa kecewa terhadap sistem urusan politik yang digunakan ada, serta kecerdasan mereka dapat dimanfaatkan untuk menggalang massa atau melakukan pembaharuan radikal.
“Orang pintar yang tersebut tak diberi kesempatan akan mengamati masa depan suram, juga orang miskin yang ekstrem malah cenderung mengawasi masa depan cerah,” kata Budiman.
Frustrasi lalu rasa putus asa yang muncul di tempat kalangan kelas menengah dapat memicu ketidakstabilan, khususnya apabila mereka itu tidak ada diawasi dengan baik oleh aparat.
Dalam diskusi tersebut, partisipan kuliah juga memberikan masukan mengenai kategori kemiskinan. Budi Asrul, salah orang peserta, mengungkapkan fenomena menarik pada Jakarta, pada mana ada orang miskin yang mana mapan. Ia memperlihatkan Pak Ogah, yang tersebut sehari-hari bisa jadi menciptakan uang hingga jutaan rupiah dari aktivitas di area sekitar Senayan. Meski pendapatan mereka itu tinggi, namun cara hidup yang dimaksud tiada memperkuat perekonomian yang dimaksud sehat serta berkelanjutan.
“Di beberapa daerah, polisi mampu menghilangkan orang miskin yang digunakan hidup dengan cara seperti ini dengan menindaknya,” kata Budi.
Fenomena ini menjadi salah satu indikasi bahwa kemiskinan bukanlah semata-mata mengenai kekurangan materi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku dunia usaha yang tersebut tiada sehat. Budiman menilai bahwa penyulut fenomena ini adalah sistem perekonomian yang digunakan belum sehat. Banyak orang kaya yang digunakan tak mendapatkan penghasilan dari produksi yang dimaksud sah, serta ekonomi seringkali hanya sekali dinikmati oleh segelintir orang. Hal ini terjadi dikarenakan pemanfaatan alam yang mana tiada memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
“Permasalahan perekonomian di dalam Indonesia adalah ekonomi yang tersebut tidak berdasarkan entrepreneurship. Politik kita tidaklah didanai oleh perusahaan yang digunakan menambah nilai, tetapi didanai oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, juga pembabatan hutan,” ungkap Budiman.
