JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan lalu pertanian sebagai isu rakyat yang dimaksud strategis lalu prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan masyarakat akibat pelibatan masif TNI bergerak lalu cara-cara militer pada teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang digunakan diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima penduduk sipil, apalagi bagi dunia pangan kemudian pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Hari Minggu (22/12/2014).
Dina mengawasi strategi ini perlu dipandang sebagai jalan sedang pada mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil juga militer.
“Namun faktanya, hingga ketika ini kecenderungan sipil kemudian birokrasi kita masih tertatih pada menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan di hal penegasan sistem komando serta kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang dimaksud telah dilakukan dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara pada kawasan regional juga global.
Berdasarkan skor yang digunakan dikeluarkan Bank Global pada 2023 pada mengukur kinerja dan juga efektivitas pemerintahan pada dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di area peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Skala Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang mana sejenis persis dengan 2014.
“Sistem pilpres proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi kemudian inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi di dalam proses peralihan akibat tingginya inefisiensi lalu mengguritanya korupsi dalam semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional lalu melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang dimaksud lebih banyak efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural telah dilakukan terlatih dengan pola komando yang tersebut terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang dimaksud lebih banyak terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan dan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil dapat mengadopsi yang dimaksud di tempat masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil tetap saja fundamen di demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer berpartisipasi hanya sekali sanggup dijalankan di rentang waktu, kondisi lalu skala tertentu agar tidaklah menjadi bias, tumpang tindih dan juga kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Defense (Unhan) ini.
