JAKARTA – Bea Cukai secara resmi memulai pemberlakuan alat pemindai peti kemas barang impor dan juga ekspor di dalam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Peresmian yang disebutkan dilaksanakan pada Tempat Penimbunan Sementara TPK Koja, pada Rabu (18/12) dengan dihadiri pimpinan teknis dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Badan Karantina Indonesia, pelaku usaha tempat penimbunan sementara (TPS), dan juga stakeholders terkait.
Direktur Jenderal Bea dan juga Cukai, Askolani mengungkapkan pemberlakuan alat pemindai peti kemas barang impor lalu ekspor ini terlaksana di rangka menyokong Asta Cita ke-7 Presiden RI, yaitu untuk memerangi segala bentuk penyelundupan barang ekspor dan juga impor. Juga, sebagai wujud upaya pemerintah pada meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga keamanan arus barang, juga menjamin perbaikan tata kelola pelabuhan. Penyediaan alat pemindai peti kemas ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean kemudian Tempat Penimbunan Sementara.
“Dengan alat yang mana mampu memindai isi peti kemas secara cepat kemudian akurat tanpa perlu membuka fisik kontainer ini, proses pemeriksaan menjadi lebih banyak efisien, menghurangi waktu tunggu, dan juga menghindari penyelundupan barang ilegal atau berbahaya,” ujarnya.
Diketahui, pada tahun 2024, jumlah agregat peti kemas impor di tempat Pelabuhan Tanjung Priok tercatat sebanyak 1.296.779 kemudian jumlah agregat peti kemas ekspor sebanyak 765.143. Meski tren jumlah keseluruhan peti kemas barang impor juga ekspor pada tahun 2024 menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2023 (1.316.322 untuk impor dan juga 1.113.748 untuk ekspor), tetapi di area tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan pada pelanggaran kepabeanan.
Pada 2024, terdapat 1.849 perkara pelanggaran kepabeanan, dengan 1.744 persoalan hukum impor lalu 105 persoalan hukum ekspor. Angka ini naik dari tahun 2023, dengan 597 kasus. Di tahun 2024 pula, terjadi kenaikan pada penindakan yang tersebut dilaksanakan Bea Cukai Tanjung Priok. Secara keseluruhan di area tahun 2024, terdapat 2.142 penindakan pelanggaran kepabeanan, dengan 2.048 penindakan pelanggaran impor lalu 94 penindakan pelanggaran ekspor, setelahnya sebelumnya di dalam tahun 2023 hanya saja terdapat 1.005 penindakan pelanggaran kepabeanan. Dari jumlah keseluruhan di area tahun 2024 tersebut, diketahui 1.198 perkara merupakan pelanggaran larangan kemudian pembatasan, yang mana jumlahnya naik dari tahun 2023 dengan 248 kasus.
Dalam hal keamanan, alat pemindai peti kemas ini menghadirkan beberapa manfaat. Pertama, membantu menjaga keamanan negara dari masuknya barang-barang yang digunakan mengancam kedaulatan negara; menghindari impor juga ekspor barang yang dilarang atau dibatasi di rangka melindungi kepentingan nasional; dan juga menghindari pelanggaran impor lalu ekspor (fraud) yang tersebut dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara di rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemberlakuan alat pemindai peti kemas ini pun dapat menjadi daya dorong pada rangka memulai pembangunan tata kelola pelabuhan yang digunakan semakin baik (good governance). Diketahui, di tempat tahun 2024 (data hingga November 2024) dwelling time Indonesia tercatat sebesar 2,71, dengan customs clearance 0,3-0,4.
Dengan memanfaatkan image hasil pemindaian diharapkan pemeriksaan fisik barang impor akan semakin efektif lalu efisien. Sebagai contoh, di dalam Singapura serta Thailand, pemindaian dijalankan dilaksanakan terhadap seluruh peti kemas. Rata-rata waktu pemeriksaan fisik barang impor berkurang menjadi di hitungan menit sehingga dapat menghurangi waktu tunggu (dwelling time). Ke depannya, di rangka memanfaatkan image hasil pemindaian pada Pelabuhan Tanjung Priok akan dilaksanakan analisis untuk menyederhanakan beberapa proses usaha layanan barang impor serta ekspor.
Mulai Desember 2024, telah terjadi siap digunakan 10 alat pemindai peti kemas di area lima lokasi berbeda di area Pelabuhan Tanjung Priok. Total jumlah agregat unit alat pemindai berbeda pada setiap lokasi, disesuaikan dengan keperluan pemeriksaan barang impor serta ekspor, yaitu, JICT (Jakarta International Container Terminal) tersedia dua alat pemindai yang dimaksud beroperasi untuk barang impor juga satu alat pemindai untuk barang ekspor; TPS KOJA tersedia satu unit alat pemindai untuk barang impor kemudian satu unit alat pemindai untuk barang ekspor; NPCT-MTI (New Priok Container Terminal-Multi Terminal Indonesia) tersedia satu unit alat pemindai untuk barang impor juga satu unit alat pemindai untuk barang ekspor; TER3-MAL (Mustika Alam Lestari) tersedia satu unit alat pemindai untuk barang impor juga satu unit alat pemindai untuk barang ekspor, yang mana masih di pembangunan akhir; juga Graha Segara tersedia satu unit alat pemindai yang mana sudah ada dimanfaatkan sejak Juni 2023, khusus untuk pelayanan pemeriksaan fisik barang impor yang digunakan mendapatkan pelayanan jalur merah dari Terminal JICT lalu Koja.
Peresmian pemberlakuan alat pemindai peti kemas ini menegaskan langkah nyata Bea Cukai Kementerian Keuangan sama-sama otoritas pelabuhan (Pelindo, Karantina, kemudian Operator Pelabuhan), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian BUMN di mengupayakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kemudahan mencoba juga menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik dalam kawasan Asia Tenggara.
“Dalam perspektif pemerintah, pemberlakuan alat pemindai peti kemas ini diharapkan dapat membantu terwujudnya optimalisasi kebijakan fiskal, pemeliharaan masyarakat, kemudian penerimaan negara. Sementara itu, pada perspektif pelanggan yaitu para importir kemudian eksportir, pemberlakuan alat pemindai peti kemas diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan semakin cepatnya pemeriksaan barang dan juga meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dengan pengawasan yang dimaksud semakin ketat,” tutup Askolani.
