JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang digunakan diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri kemudian perwakilan menteri yang dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom kemudian Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang mana dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai urusan politik besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, lalu Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken tambahan terlihat sebagai pura-pura zaken, dalam mana unsur politikus masih dominan, dan juga bahkan mengesampingkan profesional yang dimaksud tak berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep pada mana menteri-menteri yang digunakan diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang digunakan tidak ada terikat dengan kepentingan partai, kemudian belaka fokus pada keahlian juga pengalaman dalam sektor yang mereka itu tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional serta teknokrat yang dimaksud berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Gagasan ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menjamin bahwa pemerintahan berjalan tambahan efektif, transparan, serta berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, kemudian urusan politik dagang sapi istilah populer yang dimaksud menggambarkan negosiasi urusan politik yang mana transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika meninjau daftar calon duta menteri yang dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih besar diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
