JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh membuka pernyataan menanggapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaya (APMM) di dalam Perairan Tanjung Rhu. Wanita yang mana akrab disapa Ninik ini berpendapat, penembakan itu dilaksanakan oleh pihak yang mana tak bertanggung jawab.
Menurut dia, insiden yang disebutkan telah dilakukan memicu keprihatinan kemudian perbincangan penting mengenai pemeliharaan terhadap PMI. “Kejadian yang disebutkan mengungkapkan betapa rentannya kedudukan PMI di tempat luar negeri, teristimewa di area Malaysia, yang dimaksud menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran selama Indonesia,” kata Ninik, Rabu (29/1/2025).
Dia mencatat, persoalan hukum penembakan PMI menambah panjang daftar tantangan yang tersebut harus dihadapi oleh para pekerja migran. Pada berbagai kasus, mereka kesulitan mendapatkan akses pemeliharaan yang tersebut memadai.
Padahal, PMI merupakan salah satu sektor penting di perekonomian negara, baik dari sisi sumbangan terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun di aspek pengembangan sumber daya manusia.
Namun, kenyataannya, lanjut dia, banyak PMI yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, juga ketidakpastian hukum di tempat negara tempat mereka itu bekerja serta kurangnya akses ke lembaga pemeliharaan di dalam negara tempat merek bekerja.
“Saya minta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem proteksi bagi Pekerja Migran Indonesia, baik pada di negeri maupun di dalam negara tuju,” tegasnya.
