JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan dituduh suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan terdakwa oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai terperiksa persoalan hukum dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan ketika ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti telah seharusnya diadakan evaluasi pada tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus ditingkatkan semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya sekali level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, telah waktunya ada pembaharuan total,” kata beliau usai hadir di acara dalam Kementerian Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai persoalan hukum yang tersebut menjerat Hasto telah fatal. Apalagi parpol bukanlah milik perseorangan akibat diatur pada UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah terhadap publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukanlah milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan untuk publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP tidak sekadar regenerasi namun oleh sebab itu harus mempertanggungjawabkan kesulitan ini. “Bukan mengenai regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban permasalahan hukum yang digunakan menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan hambatan serius, kesulitan hukum. Bukan kesulitan sebatas etika yang digunakan digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
