JAKARTA – Mewujudkan perkembangan dunia usaha tembus 8%, pemerintah menggalakkan pembiayaan kreatif atau Creative financing untuk membiayai berbagai kegiatan infrastruktur di dalam Tanah Air. Tidak semata-mata itu, pemerintah juga memacu keterlibatan pihak swasta serta BUMN di pembangunan infrastruktur .
Kepala Subdirektorat Peraturan lalu Pengembangunan Kebijakan Modal Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan, Lalu Taruna Anugerah mengatakan, hal itu di diskusi bertema “Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Kondisi Keuangan 8 Persen” pada Rabu (18/12/24).
Lalu Taruna menyampaikan, penerapan model pembiayaan creative financing dan juga keterlibatan swasta dan juga BUMN menjadi mutlak oleh sebab itu keterbatasan dana pemerintah yang tersebut semata-mata mencapai 37%.
“Kebijakan insentif fiskal dan juga create pembiayaan kreatif jadi tantangan di tempat sini. Secara global pembiayaan kreatif sudah ada tumbuh serta pembiayaan jenis ini yang akan kita dorong dengan dukungan pemerintah,” ujar Lalu Taruna.
Dia kemudian, memotret skema pembiayaan kerja sejenis pemerintah lalu badan perniagaan (KPBU) yang menurutnya sukses diimplementasikan. Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada ada 36 proyek yang mana menggunakan skema itu dengan total nilai mencapai Rp316 triliun.
“Yang membedakan KPBU dan juga pengadaan biasa adalah pada KPBU tingkat layanan ke rakyat yang tersebut diperjanjikan sehingga merangsang kreatifitas serta efektifitas layanan. Misalkan di area proyek air, besar juga kualitas air itu yang digunakan diperjanjikan,” terangnya.
Dalam skema KPBU sambungnya, Kementerian Keuangan menyiapkan kajian secara mendalam sehingga royek yang dimaksud layak mendapatkan pembiayaan atau bankable. Aspek yang mana dipersiapkan seperti finansial, teknis juga legal, sehingga ketika dilelang, sanggup menarik minat pihak swasta.
“Pendanaan kreatif lainnya bisa jadi melalui Sarana Multi Infrastruktur yang digunakan kita harapkan menjadi bank dunianya Indonesia untuk membiayai perkembangan infrastruktur daerah,” tukasnya.
