JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang dimaksud menghapus utang macet bagi pelaku UMKM, petani hingga nelayan. Keputusan Presiden Prabowo yang disebutkan dinilai sebagai terobosan yang digunakan luar biasa.
“Saya kira itu sebuah terobosan yang mana luar biasa lalu bagi kami itu sangat membantu rakyat lalu rakyat yang tersebut terbebani akibat utang yang dimaksud berkepanjangan dengan bank,” kata Muzani dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu berharap dengan diterbitkannya Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 47 yang dimaksud akan memproduksi perekonomian tingkat bawah semakin lebih banyak baik. “Mudah-mudahan dengan begitu maka semangat yang mana diharapkan untuk meningkat bagi dunia usaha tingkat bawah sanggup tambahan baik lagi,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui secara resmi peraturan pemerintah tentang penghapusan utang macet terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan juga Menengah di bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan serta kelautan, dan juga UMKM lainnya. Penandatanganan PP yang disebutkan Prabowo lakukan di dalam Istana Merdeka, Ibukota Indonesia pada Selasa, 5 November 2024.
“Setelah mendengar saran lalu aspirasi berbagai pihak teristimewa dari kelompok-kelompok tani lalu nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa, 5 November 2024, saya akan mengesahkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet untuk Usaha Mikro, Kecil, kemudian Menengah di bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan juga kelautan, juga UMKM lainnya,” kata Prabowo pada Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 November 2024.
Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu para produsen yang dimaksud bekerja di area bidang pertanian, UMKM, juga nelayan. “Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, juga mereka itu sanggup tambahan berdaya guna untuk bangsa serta negara,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, tentang hal-hal yang mana teknis, persyaratan yang digunakan dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.
