Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya menguatkan proteksi bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, lalu kelompok rentan lainnya pada litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang disebutkan pada Mulai Pekan (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China menyatakan di 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan di area seluruh negara itu sudah menangani 3.318 perkara yang mana berkaitan dengan proteksi lansia, penyandang disabilitas, dan juga pekerja perempuan, migran juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa kesulitan sosial yang digunakan menonjol lalu bidang-bidang utama yang mana telah lama melanggar kepentingan penduduk seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang tidak ada miliki izin, juga masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, pengamanan hak dan juga kepentingan kelompok rentan sudah menjadi fokus utama di litigasi kepentingan umum pada China. Lebih dari 140.000 persoalan hukum litigasi kepentingan umum telah lama ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa pada proses penanganan kasus-kasus yang dimaksud menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan telah lama memprioritaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegelisahan penduduk yang mendesak seperti pemeliharaan ekologi, keamanan obat dan juga makanan, pengamanan informasi pribadi.serta penggelapan telekomunikasi.
SPP mencatat di 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 tindakan hukum proteksi ekologi lalu sumber daya sudah pernah diselesaikan. Sementara 23.000 perkara yang digunakan melibatkan keamanan obat kemudian makanan juga 4.848 perkara terkait proteksi informasi pribadi telah dilakukan ditangani.
