JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidaklah profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi serta melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih serta reposisi terhadap para petinggi yang ada pada lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Hari Jumat (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di area semua lembaga negara teristimewa Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses pada menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di tempat Kejagung dipicu oknum jaksa yang dimaksud diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar pada dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di area Pengadilan Tipikor DKI Jakarta Pusat, Hari Senin (10/2/2025), JPU belaka menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang dimaksud yang memicu kejanggalan pada penanganan perkara tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang tersebut sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan dikarenakan dinilai berjauhan dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis di RKUHAP ditolak dikarenakan akan memperburuk penyidikan yang digunakan selama ini kewenangannya ada dalam Polri.
