JALUR GAZA – The Times of Israel, mengutip seseorang pejabat negeri Israel yang dimaksud tiada disebutkan namanya, menyatakan kelompok Palestina gerakan Hamas yang dimaksud mempunyai tiga pilihan terkait Gaza.
Pertama, menambah masa berlaku fase pertama gencatan senjata lalu terus membebaskan tawanan tanah Israel yang tersebut ditahan di tempat Gaza.
Kedua, pindah ke fase perundingan tahap kedua, pada mana negara Israel akan mengakhiri pertempuran dengan imbalan gerakan Hamas membebaskan semua tawanan yang tersebut tersisa, serta dengan melucuti senjata, mengasingkan para pemimpin, lalu menyerahkan kendali sipil melawan Gaza.
Ketiga, mengakhiri gencatan senjata serta kembali berperang habis-habisan.
“Itu akan berbeda,” ujar pejabat itu seperti dikutip. “Seorang menteri pertahanan baru, kepala staf baru, semua senjata yang dimaksud kita butuhkan, lalu legitimasi penuh, 100%, dari pemerintahan Trump.”
Pejabat itu menambahkan, “Gerbang neraka akan dibuka, seperti yang mereka itu katakan.”
Hamas sebelumnya menolak seruan pelucutan senjata tetapi menyatakan siap untuk menyerah memerintah Jalur Gaza.
“Hamas didirikan sebagai pergerakan perlawanan nasional Palestina dengan tujuan yang dimaksud jelas: Untuk menyingkirkan pendudukan; untuk mencapai tujuan nasional Palestina berbentuk negara, penentuan nasib sendiri, kemudian hak untuk kembali,” tegas Basem Naim, anggota kelompok kelompok Hamas terhadap Al Jazeera pada hari Senin.
“Tujuan-tujuan ini masih berlaku kemudian kami akan melanjutkan perjuangan kami dengan semua faksi lain, semua rakyat kami untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan segala cara, cara politik, cara diplomatik, termasuk perlawanan bersenjata hingga kami mencapai tujuan-tujuan ini,” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Namun untuk menjalankan hidup sehari-hari warga Palestina, untuk menjalankan semua kemampuan kemudian sarana warga Palestina, di hal kesehatan, pendidikan, urusan sosial, polisi, polisi sipil, penyeberangan dalam Kawasan Gaza lalu bahkan pada Tepi Barat, kami siap untuk meninggalkannya, lalu agar konsensus Palestina memutuskan bagaimana menjalankan semua aspek keberadaan ini.”
