JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang dimaksud dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) dan juga anggota Global Plastics Alliance (GPA) meminta menyepakati perjanjian ambisius lalu dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah lalu daur ulang.
Pada pertemuan kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang dimaksud akan dimulai pada Senin, (25/11) di tempat Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait beberapa topik penting, termasuk model yang akan digunakan instrumen hukum internasional yang mana mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC serta GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang dimaksud menghormati permintaan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja bersatu untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang sangat berbeda dan juga membutuhkan solusi yang dimaksud berbeda pula.
“Pendekatan global yang mana seragam terhadap kebijakan serta regulasi tidak ada akan berhasil. Oleh sebab itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara juga wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang digunakan paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang digunakan tepat antara kewajiban global serta langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga mereka dapat menerapkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi merek secara efektif.
Misalnya, target isi daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang tersebut menggunakan plastik pada tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai materi baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk material mentah plastik sirkular. Rencana yang disebutkan harus memiliki elemen-elemen umum serta persyaratan pelaporan yang meyakinkan akuntabilitas negara di melacak kemajuan dan juga menciptakan sinyal permintaan untuk mengupayakan pembangunan ekonomi di pengumpulan, pemilahan, juga daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia di area Global Plastics Alliance Edi Rivai menyatakan bertransisi ke sistem plastik sirkular, di dalam mana semua aplikasi mobile plastik digunakan kembali, didaur ulang, juga dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi hambatan sampah plastik.
“Transisi menuju perekonomian sirkular akan mengempiskan emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, menggerakkan perkembangan ekonomi, lalu menciptakan lapangan kerja, khususnya di area negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah kemudian daur ulang yang digunakan kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan di mendirikan sirkularitas di seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang digunakan bertanggung jawab juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan permintaan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
