Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Humanitarian Harus Zero Politik

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di area Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang dimaksud berbasis bergerak pada bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul ketika dihubungi melalui instruksi singkat, Awal Minggu (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dimaksud mengatakan “di berhadapan dengan urusan politik adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak sanggup duduk bareng untuk mencari titik berada dalam melawan persoalan yang dimaksud ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise serta kematangan mengamati tentang ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono serta Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim telah terjadi terpilih di Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang digunakan dijalankan di dalam Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang tersebut diselenggarakan di dalam Hotel Sultan. Mereka saling klaim sudah pernah mendapat dukungan dari para PMI di tempat daerah.
Bahkan, JK akan melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pengumuman Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal serta pengkhianatan.






