JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan datang mengatur puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala area terpilih secara serentak di tempat Istana Merdeka, Ibukota Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang mana terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu pada antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga kemudian pemerintah wilayah hingga evaluasi total acara Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Vital Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan lembaga pendidikan gratis, ilmiah, juga demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Warga Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, dan juga Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidak ada menemui massa aksi pada Hari Senin (17/2/2025). otoritas tidaklah mendengar pengumuman siswa yang digunakan turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang mana tidak ada pernah identik sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang digunakan ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dilakukan pada waktu kesempatan yang tepat agar kepala wilayah juga ada beban lalu tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah total massa yang tersebut akan turun aksi Indonesia Gelap jarak jauh lebih lanjut besar mengingat tuntutan merekan hingga saat ini tiada mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
