BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan juga Ekspor Rendang ke Tanah Suci
PADANG – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersatu perbankan serta lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan “UMKM Goes to Hajj”, sebuah langkah strategis untuk menggalakkan prospek ekspor bagi pelaku UMKM.
Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM kemudian kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengundang grup pengusaha perusahaan perhotelan, retail, serta eskpor impor di dalam Arab Saudi, untuk berperan pada membantu UMKM mendistribusikan produknya ke lingkungan ekonomi Arab Saudi.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH di memperkuat pengembangan lalu kolaborasi pada habitat perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.
“UMKM dapat turut juga pada habitat perhajian untuk memenuhi permintaan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pangsa yang dimaksud lebih besar luas, para pelaku UMKM dapat mengalami perkembangan untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Hari Senin (24/2/2025).
Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang mana juga Ketua PP Muhammadiyah yang mana membawahi UMKM menekankan bahwa peluang produk-produk Sumatera Barat bukanlah cuma bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang digunakan dapat menembus pangsa global kemudian menjadi titik awal pembentukan kota devisa.
“PP Muhammadiyah mempunyai 24 cabang Muhammadiyah di tempat seluruh dunia yang dapat dijadikan kanal iklan juga distribusi hasil HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.
Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Daerah Chief Economic (RCE) dan juga Financial Officer (FA) termasuk di dalam Sumatera Barat.
DJPb di hal ini diminta menggali kemungkinan sektor ekonomi daerah, melakukan analisa, juga memberikan rekomendasi. Salah satu prospek perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan juga Rendang dalam mana sektor pengelolaan bumbu rendang butuh substansi baku yang digunakan erat kaitannya dengan petani kemudian Sumatera Barat yang mana agraris.
“HIPERMI di area bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses usaha dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan publik Sumbar, mulai dari petani sampai pelaku bisnis rendang yang digunakan pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan di upaya meningkatkan kemampuan fiskal di dalam Sumbar,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi serta UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap memperkuat inisiatif ini.
“Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping di kerja sebanding kegiatan UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas kemudian tenaga pendamping untuk meyakinkan kelancaran inisiatif ini,” ucapnya.
