Sinergi Ormas lalu eksekutif Perlu Diperkuat Menghadapi Tantangan Keberagaman dalam Indonesia

JAKARTA – Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, juga agama, miliki tantangan besar di menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu tantangan yang dimaksud adalah berkembangnya paham sektarian yang sanggup memecah belah masyarakat. Paham sektarian banyak kali muncul akibat sifat keegoan, kemudian ketidaktoleranan terhadap perbedaan, yang tersebut dapat berujung pada konflik juga kekerasan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah juga organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial lalu mengedepankan nilai-nilai keberagaman juga toleransi di hidup bermasyarakat.
Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hamim Ilyas menyoroti konflik yang terjadi antarormas yang dimaksud kerap muncul belakangan ini. Menurutnya, organisasi penduduk maupun organisasi keagamaan harus mempunyai visi, misi kemudian tujuan yang jelas, sehingga memiliki kaderisasi lalu pembinaan di tempat di internal anggotanya.
“Organisasi yang benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya, sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim di area Yogyakarta, Akhir Pekan (26/1/2025).
Selain itu, menurut Hamim, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama di memperkuat hidup berdampingan pada kebhinekaan, teristimewa merancang sumber daya manusia yang tersebut moderat juga inklusif. Contohnya dengan mempelajari agama secara komprehensif kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan (khilafiyah) tiada dipandang sebagai konflik melainkan sebagai rahmat.
“Karena biasanya pemimpin-pemimpin ormasnya itu belajarnya hanya saja agama saja, ketika belajar agama, tidaklah paham keberadaan sekarang,” kata Dosen Fakultas Syariah lalu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
“Sebetulnya nggak bisa jadi Al-Quran lalu Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” kata Hamim.
Ia menyatakan boleh hanya meyakini suatu hal adalah kebenaran, namun jangan menganggap suatu hal itu adalah kebenaran mutlak, oleh sebab itu setiap orang mempunyai pembenaran di versinya. Sikap merasa paling benar inilah yang digunakan mudah menyebabkan konflik antar umat beragama.
“Ketika yang mana dipelajari masa lalu, dan juga sekarang tidak ada relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu mungkin saja yang tersebut terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” kata penulis kitab Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.
Dengan adanya pembinaan, sejatinya organisasi rakyat dan juga ormas tidak ada hanya saja berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun juga bisa saja berprogres untuk bisa jadi bermanfaat antar sesama tiada terjebak di perdebatan yang mana mengakibatkan konflik. Misalnya dengan menyukseskan inisiatif pemerintah di mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang anti korupsi, dan juga memiliki kompetensi di dalam bidangnya.
“Kalau misalnya itu potensinya itu di tempat bidang kondisi tubuh terjun pada bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu di dalam bidang sosial kemunusiaan, ya terjun dalam bidang itu,” kata Hamim.
Ia berharap dengan wawasan kebangsaan yang dimaksud kuat lalu pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi warga mampu mewujudkan warga Indonesia yang dimaksud beradab, aman kemudian damai.






