Sharing Session UMKM Bersama SINDOnews, BKPM Siapkan Aturan Kemitraan Usaha Besar serta Pelaku Mikro
JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Penanaman Modal dan juga Hilirisasi/BKPM (Badan Sinkronisasi Penanaman Modal), Anna Nurbani mengatakan, pemerintah khususnya instansinya mengapresiasi kegiatan sharing session bersatu pelaku Usaha Mikro Kecil lalu Menengah ( UMKM ) yang dimaksud dihelat oleh SINDOnews.com.
Diakui Anna, menjadi edukasi yang tersebut penting bagi para pelaku UMKM . Anna mengatakan, berbagai UMKM pada Indonesia yang mana masih membutuhkan akses bursa yang dimaksud luas guna meninggikan kelas pertumbuhan usahanya.
“UMKM itu kan terus-menerus butuh akses pasar, permodalan lalu sebagainya. Melalui kegiatan Sharing Session sama-sama SINDOnews ini, kami meyakini teman-teman UMKM disini akan terhubung dengan berbagai akses informasi baik pemerintah maupun ahli UMKM lainnya,” tutur Anna, Rabu (4/12/2024).
Dalam kegiatan yang digunakan dihadiri oleh 100 pelaku UMKM tersebut, Anna menjelaskan, pemerintah berada dalam mempersiapkan formasi kebijakan kemitraan UMKM di daya saingnya.
“Kami sendiri dari Kementerian Pengembangan Usaha serta Hilirisasi/BKPM telah mengeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara kemitraan antara perniagaan besar serta UMKM di area daerah,” terang Anna.
Selain Permen Penanaman Modal lalu Hilirisasi/BKPM 1/2022, Anna mengatakan, pihaknya berada dalam menyusun petunjuk teknis terkait tata cara kemitraannya. Tata cara yang tersebut kemitraan yang dimaksud, lanjut Anna, ditujukan agar pelaku UMKM dapat dimudahkan untuk mengakses kegiatan kemitraan pada jaringan OSS (sistem Online Single Submission atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Diketahui, OSS merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar entrepreneur Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM di dalam daerah, yang tersebut sebelumnya diadakan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, juga kementerian/lembaga.
“Jadi selain dari Kementerian Investasi, dari Kementerian lalu lembaga lainnya juga miliki andil sama sehingga kami ke depannya akan berkolaborasi guna bagaimana langkah menggalakkan daya saing UMKM kemudian mempunyai akses pangsa yang luas,” jelas Anna.
