JAKARTA – DPR telah dilakukan menyetujui M Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. DPR mengajukan permohonan Herindra menjaga stabilitas negara.
“Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR untuk calon Kepala BIN yang tersebut baru adalah untuk tetap memperlihatkan menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Ketua DPR Puan Maharani usai uji kelayakan serta kepatutan M Herindra sebagai Kepala BIN di tempat ruang rapat Komisi I DPR RI, Rabu (16/10/2024).
Selain itu, kata Puan, DPR memohonkan agar BIN di dalam bawah kepemimpinan Herindra menjaga NKRI sebagai negara yang digunakan utuh. Ia juga meminta-minta BIN mampu bekerja dengan netral kemudian tak memihak.
“Kemudian bagaimana kemudian tetep menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa jadi berjalan sebagaimana satu negara yang memang sebenarnya utuh dan juga menjaga konsistensi bagaimana sebagai tupoksinya. BIN bisa saja bekerja secara netral,” kata Puan.
“Kemudian tentu belaka bekerja untuk tidak ke pada saja, tetapi juga menjaga tugas tupoksinya itu ke luar negeri,” imbuh Puan.
Merespons itu, calon tunggal Kepala BIN Herindra menilai, BIN harus kolaborasi dengan stakeholder. Ia pun bertekad akan menjaga keutuhan NKRI.
“Intinya kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder. Intinya kita harus masih menjaga keutuhan negara Indonesia,” ucap Herindra.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Budi Gunawan dari jabatan Kepala BIN. Jokowi kemudian mengusulkan Wakil Menteri Defense (Wamenhan) sebagai pengganti Budi Gunawan.
Presiden Jokowi menjelaskan alasannya mencopot Budi Gunawan dari jabatan sebagai Kepala BIN. “Oh itu administrasi saja. Administrasi artinya dikarenakan kepala BIN yang dimaksud baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21 Oktober,” kata Jokowi usai resmikan Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2024).
Jokowi juga menyampaikan pemberhentian BG sebagai Kepala BIN juga telah lama dibicarakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Sehingga itu dijalankan serta kita juga sudah pernah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu melawan pernyataan dari Pak Prabowo,” kata Jokowi.
