JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang dimaksud signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan bisa jadi sampai pada pelayanan terhadap warga mampu justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini mampu terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di dalam pemerintahan Daerah, dan juga mampu menyebabkan pelayanan rakyat yang digunakan terganggu,” kata Bhima pada waktu dihubungi SINDOnews, Hari Jumat (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah keseluruhan tenaga honorer di dalam Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling banyak berada di dalam Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat 21 ribu orang, serta Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran bukan belaka berlaku untuk eksekutif Pusat, tapi juga pemerintahan Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer kemudian PPPK dalam pemerintahan juga punya kesempatan besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti pada wilayah bisa jadi terjadi pelayanan rakyat yang dimaksud juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan telah dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang tersebut diadakan oleh eksekutif sendiri bertujuan untuk mendanai inisiatif makan bergizi gratis (MBG) yang digunakan memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang digunakan terbatas disamping inisiatif yang dimaksud membutuhkan anggaran besar memproduksi langkah efisiensi diadakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini sanggup mengganggu tercapainya kegiatan juga juga bisa jadi menimbulkan pertumbuhan sektor ekonomi 2025, diperkirakan cuma 4,7%. Karena efisiensinya ini belaka untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tiada sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.
