Refleksi Akhir 2024 Maritim Indonesia: Tantangan dan juga Kesempatan di tempat Laut Natuna Utara
JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi sektor maritim Indonesia ditandai oleh berbagai dinamika geopolitik, tantangan keamanan, juga potensi strategis yang digunakan menuntut respons cepat dan juga tegas.
Insiden paling menonjol tercatat terjadi pada 21 Oktober 2024 ketika kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Badan Ketenteraman Laut (Bakamla) RI di dalam Laut Natuna Utara dikarenakan mengganggu aktivitas survei juga pengolahan data seismik 3D yang dimaksud dijalankan PT Pertamina dengan menggunakan kapal MV Geo Coral dan juga hal yang dimaksud menjadi sorotan internasional.
Menurut Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), insiden ini bukanlah semata-mata mempertegas tempat strategis Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara pada menjaga kedaulatan wilayah.
“Kejadian ini bukti nyata bahwa Indonesia tidaklah akan mundur menghadapi klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara miliki luas 83.000 km2. Ketegasan Indonesia pada menolak klaim China di tempat Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi dan juga kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Capt Hakeng.
Diplomasi Indonesia melalui ASEAN lalu PBB menjadi langkah strategis yang digunakan menegaskan komitmen terhadap UNCLOS 1982 teristimewa sebagaimana tertuang pada pasal 56 UNCLOS 1982 tentang hak berdaulat dan juga yurisdiksi negara pantai di dalam Zona Kondisi Keuangan Eksklusif (ZEE).
Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak ada hanya saja menjaga kedaulatan wilayahnya tetapi juga menunjukkan kepemimpinan di dalam kawasan Asia Tenggara.
Dinamika Ketenteraman Maritim 2024: Dari Natuna ke Laut Merah
Refleksi tahun 2024 bukan berhenti pada Laut Natuna Utara. Capt Hakeng menyoroti juga konflik yang digunakan sedang terjadi dalam Laut Merah dan juga Teluk Aden yang melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional.
Jalur strategis ini yang dimaksud merupakan penghubung utama bagi perdagangan global, menghadapi ancaman serius sebagai lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, lalu risiko terhadap suplai energi.
“Konflik ini berdampak segera pada perekonomian global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang digunakan sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dalam dunia, dalam mana sehari bisa saja dilewati lebih banyak dari 200 kapal. Volume perdagangan yang digunakan melintasi jalur ini bisa jadi mencapai lebih banyak dari USD400 miliar di setahun.
Sebagai respons, Indonesia menguatkan koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran pada jalur vital tersebut. Patroli maritim yang tambahan intensif, kerja sejenis dengan negara-negara tetangga, juga modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
Pasir Laut: Kans Besar pada Tengah Ancaman Lingkungan
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis pada tahun 2024. Dengan kemungkinan pasir yang tersebut mampu disedot mencapai 17 miliar meter kubik, maka sepatutnya pasir laut yang mana dihasilkan dari kegiatan ini digunakan untuk membantu proyek infrastruktur yang dilaksanakan pada Indonesia dibandingkan untuk dikirim ke luar negeri ke negara lain.
