JAKARTA – Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Area Sektor Bisnis kemudian Kewirausahaan Affandi Affan menggalakkan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap fakta hukum secara objektif serta akuntabel terkait perkara dugaan korupsi di dalam Pertamina. Hal itu agar tidak ada mengakibatkan ramalan dalam masyarakat.
Selain itu, Affandi juga menyokong langkah Pertamina pada menguatkan tata kelola perusahaan dan juga transparansi di operasionalnya, seiring dengan proses hukum yang mana sedang berjalan terkait dugaan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun.
“Kami menggalang penuh pemberantasan korupsi, namun hitungan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun ini perlu dijelaskan secara rinci agar tidaklah menyebabkan keresahan di tempat publik. Transparansi di proses hukum sangat penting agar kepercayaan terhadap institusi negara dan juga BUMN strategis seperti Pertamina tetap saja terjaga,” ujarnya, Rabu (5/3/2025).
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan di tata kelola impor minyak mentah dan juga hasil kilang pada periode 2018–2023. Kejaksaan Agung menduga adanya praktik manipulasi ukuran dan juga spesifikasi substansi bakar yang mana berpotensi merugikan negara pada total besar.
Sejumlah pihak telah dilakukan ditetapkan sebagai tersangka, juga penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap fakta hukum yang dimaksud lebih tinggi jelas. PP Pemuda Muhammadiyah menekankan proses hukum harus berjalan secara profesional, menjunjung asas praduga tak bersalah, lalu berbasis bukti yang tersebut kuat agar tiada mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas.
Di sedang proses hukum yang mana berlangsung, PP Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi langkah Direksi Pertamina yang mana berikrar meningkatkan transparansi kemudian memperbaiki tata kelola perusahaan. Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional harus tetap saja fokus pada tugasnya pada menjaga ketahanan energi negara.
“Direksi Pertamina telah terjadi menunjukkan sikap kooperatif pada menghadapi tindakan hukum ini dan juga berazam untuk meningkatkan kekuatan tata kelola perusahaan. Langkah ini harus diapresiasi agar rakyat tetap memperlihatkan percaya pada Pertamina sebagai BUMN yang dimaksud memiliki peran vital bagi perekonomian nasional,” katanya.
PP Pemuda Muhammadiyah juga memberikan dukungan penuh untuk Kejagung untuk menuntaskan perkara ini secara transparan, profesional, lalu berbasis bukti hukum yang kuat. “Kami percaya Kejaksaan Agung akan menjalankan tugasnya dengan integritas dan juga profesionalisme. Kepastian hukum yang tersebut jelas akan menjaga stabilitas nasional serta menjaga dari kemungkinan politisasi yang mana justru dapat memperkeruh situasi,” tegas Affandi.
PP Pemuda Muhammadiyah menghadirkan penduduk untuk tetap saja bersikap tenang lalu rasional pada menyikapi perkembangan persoalan hukum ini. Kepercayaan terhadap institusi negara, termasuk Kejagung dan juga Pertamina, harus tetap memperlihatkan dijaga agar proses hukum berjalan dengan baik kemudian sektor energi tetap saja stabil demi kepentingan nasional, tutup Affan.
