JAKARTA – otoritas masih mengkaji kebijakan nilai tukar gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor sektor lalu ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang dimaksud menginginkan subsidi dihapus, walau gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan sudah ada waktunya pemerintah melakukan audit penerapan tarif gas alam dalam pada negeri, baik yang dimaksud untuk lapangan usaha maupun untuk rakyat. Sebab, nilai tukar gas Indonesia ketika ini telah terlalu tinggi, apabila dibandingkan dengan dengan biaya gas alam internasional yang mana hanya saja USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru hanya ditemukan sumber gas pada Aceh yang mana sangat jauh lebih besar besar 18 kali lipat dari yang tersebut di tempat hasilkan di dalam Arab Saudi. Seharusnya nilai gas alam di area Indonesia sejenis dengan yang digunakan di area berlakukan di dalam Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, di pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan nilai gas lapangan usaha yang disubsidi semata-mata untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca serta sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang digunakan tidak ada mendapatkan subsidi mayoritas item lapangan usaha adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal lalu tinggi sekali harganya, bandingkan dengan tarif gas sektor pada Tanah Melayu yang mana sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, harga jual gas lapangan usaha di dalam Thailand adalah USD5,5 per MMBTU juga nilai tukar gas sektor di area Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana bidang kita dapat bersaing di area domestik maupun internasional jikalau nilai tukar gas alam untuk bidang dalam Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di tempat sektor pertanian, lapangan usaha pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila biaya subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka biaya pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian dalam Indonesia kemudian harga jual beras yang pada waktu ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi sangat lebih banyak mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk bukan mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan tarif gas alam untuk lapangan usaha menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan bisa jadi turun menjadi sebanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga nilai komoditas bidang akan hemat serta daya beli rakyat kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih besar meningkatkan iklim usaha bidang yang ada di dalam Indonesia sehingga tidaklah gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang tersebut dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan sektor di area negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga ekonomi menjadi bertambah 8% sesuai target yang dimaksud diinginkan Presiden Prabowo.
