JAKARTA – Efisiensi anggaran yang sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target perkembangan perekonomian 8%. otoritas perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja kemudian stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk menyokong pertumbuhan kegiatan ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%: Utopis atau Realistis?”, yang tersebut dilakukan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan perekonomian mencapai 8% masih memungkinkan dengan aturan adanya terobosan kemudian akselerasi yang tersebut signifikan. Untuk mencapai bilangan bulat tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur dan juga optimlaisasi pengelolaan kegiatan prioritas. Tak hanya saja itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang digunakan perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang benar diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar tidak ada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang mana sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidaklah ada negara yang digunakan dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak pada Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tak menciptakan kerentanan terhadap perkembangan ekonomi dalam masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah agregat kementerian pada kabinet tidak ada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini bukan lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang tersebut dijalankan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tersebut tidaklah memberikan khasiat dengan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran dalam beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang tersebut dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada entrepreneur yang dimaksud selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang tak berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran serta strategi perkembangan kegiatan ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan dengan keseimbangan yang tersebut tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di tempat sisi lain, pemerintah juga harus meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran tidak ada menghambat inisiatif strategis yang mana dapat mengupayakan perkembangan sektor ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
