JAKARTA – Indonesia ketika ini berada di area persimpangan jalan penting di mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru di area bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, mempunyai target ambisius untuk menyokong peningkatan dunia usaha hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi Indonesia pada 2023 belaka mencapai 5,05%, sangat dari target tersebut. Ketimpangan dunia usaha antar wilayah masih signifikan, khususnya antara Jawa dan juga luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan juga Thailand, mencerminkan keperluan mendesak untuk metamorfosis ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai permasalahan struktural yang digunakan menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dimaksud dihadapi Indonesia. Sejak 2011, sumbangan sektor manufaktur terhadap Pendapatan Domestik Bruto terus menurun, melemah prospek pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu hal yang digunakan tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, serta ini menjadi PR besar. Kenapa ini bisa jadi terjadi adalah komponen baku serta juga competitiveness dari teknologi yang mana ada. Dan kita di tempat Universitas mempunyai teknologi-teknologi baru, serta juga SDM yang digunakan unggul, serta riset energy nya juga kan ada pada universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Diskusi pada Jakarta, hari terakhir pekan (29/11/2024).
Empat provinsi sektor utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang mana tinggi, mahalnya unsur baku, sulitnya akses substansi penolong, dan juga kebijakan perpajakan yang dimaksud kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga serta penanaman modal juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan melalui pengeluaran publik, yang digunakan meningkat sejak 2018, teristimewa pada merespons pandemi Virus Corona serta persiapan pemilu. Namun pada 2024 kemudian 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang kemudian stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti pembangunan infrastruktur lalu sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang tersebut sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan bulat ini akan stagnan hingga 2024.
