Ibukota Indonesia – Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) memverifikasi penindakan terkait pagar laut yang ada dalam wilayah perairan Daerah Tangerang, Banten, telah lama sesuai dengan aturan.
Direktur Jenderal Pengawasan Informan Daya Kelautan kemudian Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan secara tegas bahwa tindakan yang dimaksud diambil KKP sudah pernah berdasarkan kewenangan yang mana diberikan lalu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan asal-asalan apalagi menyalahgunakan wewenang.
“Komitmen kami tegas, tidak ada ada toleransi kemudian kompromi bagi pelaku pelanggaran yang digunakan mengancam keberlanjutan ekologi," kata Ipunk di keterangan pada Jakarta, Selasa.
Diketahui, tindakan Kementerian Kelautan serta Perikanan di melakukan penyegelan lalu pembongkaran pagar laut dalam Wilayah Tangerang, Banten telah sesuai aturan.
Hal itu dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri DKI Jakarta Pusat pada sidang praperadilan pembongkaran pagar laut dalam Tangerang, pada Hari Senin (24/2).
Hakim tunggal Guse Prayudi menyatakan bahwa permohonan praperadilan pagar laut yang tersebut sebelumnya diajukan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan juga Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) pada 9 Januari 2025 tidak ada dapat diterima akibat hakim berpendapat permohonan yang disebutkan masih premature.
Pemohon berpendapat bahwa KKP sudah pernah melakukan penyegelan untuk kepentingan penyidikan, namun tiada segera menetapkan terdakwa yang mengakibatkan kesempatan terjadinya perusakan barang bukti yang telah lama disegel semakin terbuka.
Dengan tak segera ditetapkannya terdakwa maka tindakan termohon dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum KKP Effin Martiana menambahkan, Hakim Pemeriksa di pertimbangannya menyatakan bahwa upaya yang mana diadakan termohon masih pada ranah pengawasan belum upaya penyidikan, sehingga gugatan premature. Dengan demikian permohonan praperadilan bukan dapat diterima.
Putusan praperadilan merupakan putusan akhir yang digunakan terhadapnya tiada dapat dilaksanakan upaya banding sehingga putusan yang disebutkan sudah pernah mempunyai kekuatan hukum masih (inkracht).
“Setiap tindakan tentunya ada konsekuensi gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tapi kami berhasil meyakinkan Majelis Hakim, bahwa semua yang tersebut diadakan oleh petugas dalam lapangan sudah ada sesuai prosedur berdasarkan kewenangan,” kata Effin.
Tindakan penyegelan yang digunakan dilaksanakan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir lalu Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) KKP telah lama sesuai dengan kewenangannya yang dimaksud tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, yang tersebut menyatakan bahwa Polsus PWP3K berwenang menghentikan pelanggaran lalu melakukan tindakan lain menurut hukum yang dimaksud bertanggung jawab.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya dokumen KKPRL untuk setiap kegiatan menetap di dalam ruang laut.
Izin dasar itu untuk melakukan konfirmasi kegiatan berjalan legal, bukan mengganggu keberlanjutan ekosistem, juga tak tumpang tindih dengan aktivitas menetap lainnya dalam ruang laut.
