Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan lalu independensi, pada berada dalam laporan bahwa bantuan di dalam Jalur Kawasan Gaza akan didistribusikan militer negara Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil pertandingan kabinet keamanan tanah Israel yang akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer negeri Israel kemudian Amerika Serikat di dalam Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB bukan hadir pada reuni yang dimaksud lalu bukan dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya tidaklah bisa jadi berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang dapat saya ungkapkan adalah, baik di Wilayah Gaza maupun tempat lain pada dunia, operasi kemanusiaan PBB hanya sekali akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, lalu independensi,” kata Dujarric di jumpa pers.
Dujarric menyuarakan kegelisahan tentang krisis kemanusiaan yang dimaksud semakin di pada Gaza, pada mana keadaan hidup terus menjadi lebih parah dan juga nomor malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, dan juga malnutrisi menjadi lebih buruk dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang dimaksud menemukan tambahan dari 80 tindakan hukum malnutrisi akut di dalam antara 1.300 anak-anak di dalam Kawasan Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke prasarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF pada Rafah masih “sangat terbatas” dikarenakan blokade bantuan negara Israel yang terus berlanjut dan juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk melakukan konfirmasi pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun khalayak membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, kemudian independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang digunakan mempunyai pengaruh untuk melakukan apa pun yang tersebut dia bisa saja untuk menggerakkan pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel sudah menyembunyikan perlintasan ke Kawasan Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang dimaksud walaupun terdapat laporan berulang tentang kelaparan pada wilayah yang dimaksud hancur akibat peperangan itu.
Israel melanjutkan serangan ke Kawasan Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata lalu pertukaran tahanan yang digunakan dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negeri Israel sudah pernah membunuh tambahan dari 51.300 warga Palestina dalam Gaza, sebagian besar dari merekan adalah perempuan lalu anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas tanah Israel Benjamin Netanyahu kemudian mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, menghadapi kejahatan konflik serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida pada Mahkamah Internasional berhadapan dengan konflik yang dimaksud dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
