Ekonomi

Dana PU dalam APBN Diblokir, Pembangunan IKN Terancam Mangkrak?

JAKARTA – Kelanjutan konstruksi Ibu Pusat Kota Nusantara ( IKN ) kembali diragukan di tempat sedang efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, ketika ini belum ada realisasi anggaran untuk konstruksi IKN .

Dody mengatakan, sejumlah anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara juga Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya sekali tersisa Rp29,57 triliun.

“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya bukan ada,” ujar Dody ketika ditemui dalam Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga ketika ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres penyelenggaraan infrastruktur dasar yang digunakan dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.

Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?

Apa yang diadakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang sebelumnya mengungkapkan harus mengevaluasi belanja negara yang diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk meyakinkan keberlanjutan fiskal di tempat sedang tekanan utang jatuh tempo yang digunakan terus meningkat.

“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review juga ini pada akhirnya pelan-pelan ya beliau harus mengurangi diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.

Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, khususnya akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.

Selain itu, proyek besar seperti Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) dan juga kegiatan bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak juga efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah lama menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.

“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan kendati tidaklah mengucapkan IKN kan telah tiada lagi jadi besar. Ya kemudian ia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian ia mulai menyadari ruang fiskal yang tersebut menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.

Update Pembangunan IKN

Sementara itu sebelumnya dilaporkan konstruksi IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang dimaksud sudah ada digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.

Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi beberapa jumlah sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, juga perumahan sebesar Rp8,43 triliun.

Related Articles

Back to top button