JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden lalu Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di tempat Washington.
Kedua pemimpin ini mengunjungi konferensi para kepala negara kelompok Kerjasama Sektor Bisnis Asia Pasifik (APEC) di tempat Lima, Peru, yang tersebut dimulai pada hari Hari Jumat (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi pertemuan ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara secara langsung sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China serta AS, negara adidaya paling penting pada dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai peperangan dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang di empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai kesulitan mulai dari konflik dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih sikap China sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat untuk pertama kalinya di 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap memperlihatkan berjuang mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Keselamatan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan, mendekati rapat di area Lima, Peru, Xi kemudian Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih dan juga perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak pada periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Negeri Paman Sam tahun ini, Trump sudah pernah mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut deskripsi bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di area bawah kepemimpinan Biden dan juga apa yang dimaksud akan terjadi dalam bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai peperangan dagang dengan China pasca menyalahkan Beijing menghadapi praktik-praktik perdagangan yang dianggap tak adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang besar serta menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, juga nilai tukar rendah yang mana tidak ada adil yang dimaksud merugikan produsen AS. China pun telah dilakukan lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang digunakan lebih besar tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% dalam bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis serta membalas dengan tarif yang tambahan tinggi pada impor AS.
Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang dimaksud akan memproduksi Washington menghurangi tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berjanji untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual kemudian juga membeli tambahan barang Negeri Paman Sam senilai USD200 miliar dalam melawan level tahun 2017 pada akhir 2021.
