Dana Penjualan Chelsea Rp 51 Triliun Milik Roman Abramovich Terancam Disita Pemerintah Inggris
Roman Abramovich kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena sepak bola, melainkan terkait dana penjualan Chelsea senilai miliaran poundsterling. Pemerintah Inggris mengancam akan menempuh jalur hukum untuk memastikan dana tersebut disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan di Ukraina.
Sengketa Dana Penjualan Chelsea Sejak 2022
Persoalan dana ini telah berlarut sejak 2022. Sejak penjualan klub, dana sebesar £2,5 miliar (sekitar Rp 51 triliun) masih tertahan di rekening bank di Inggris. Awalnya, Abramovich berjanji akan menyumbangkan seluruh hasil penjualan Chelsea untuk membantu “seluruh korban perang di Ukraina”.
Namun, Pemerintah Inggris memiliki pandangan berbeda. Mereka ingin dana tersebut secara eksklusif difokuskan untuk bantuan kemanusiaan di wilayah Ukraina saja. Hingga kini, belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak, menyebabkan dana miliaran pound tersebut tetap beku dan belum dapat disalurkan.
Pemerintah Inggris Siap Tempuh Jalur Hukum
Menteri Keuangan Rachel Reeves dan Menteri Luar Negeri David Lammy telah menegaskan kesiapan mereka untuk mengambil langkah hukum jika negosiasi terus menemui jalan buntu. “Kami siap membawa ini ke pengadilan jika diperlukan,” tegas keduanya dalam pernyataan bersama. Mereka menekankan urgensi penyaluran dana untuk rakyat Ukraina yang sangat membutuhkan.
Pemerintah Inggris menyatakan frustrasi atas belum adanya titik temu dan mendesak agar dana tersebut segera digunakan untuk tujuan kemanusiaan yang mendesak.
Status Dana dan Sanksi Terhadap Abramovich
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Roman Abramovich termasuk dalam daftar individu yang dikenai sanksi oleh Inggris. Akibatnya, ia tidak dapat mengakses dana hasil penjualan Chelsea tersebut. Meskipun demikian, secara hukum, uang itu masih menjadi milik Abramovich, yang memperumit posisi tawar-menawar antara kedua belah pihak.
Abramovich sendiri telah membantah memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, sanksi tetap dijatuhkan berdasarkan dugaan hubungan kuatnya dengan pemerintah Rusia.
Komite Parlemen Inggris Soroti Lambatnya Penyelesaian Sengketa
Komite House of Lords ikut menyoroti situasi ini tahun lalu, menyebutnya “tidak bisa dipahami.” Laporan mereka menunjukkan bahwa baik pihak Abramovich maupun pemerintah dianggap lambat dalam menyelesaikan persoalan ini. “Situasi ini mencerminkan buruknya penyelesaian dari kedua pihak,” demikian bunyi laporan tersebut.
Desakan semakin besar agar pemerintah bertindak lebih tegas, termasuk menagih komitmen Abramovich untuk menunaikan janjinya menyumbangkan dana sesuai tujuan yang disepakati.
Semoga penulisan ulang ini sesuai dengan kaidah SEO dan membantu artikel Anda lebih mudah ditemukan! Apakah ada bagian lain yang ingin Anda optimalkan?
