JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang sudah disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang digunakan baru disahkan mengakibatkan sejumlah pertanyaan. Apakah benar-benar mengakibatkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI lalu kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang tersebut kuat, profesional, dan juga fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan lalu kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang mana sanggup mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies di cuitannya di dalam X dikutip, Akhir Pekan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, rakyat sulit mengakses draf akhir RUU TNI serta minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menegaskan hasilnya benar-benar baik bagi negara lalu utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan meningkatkan kekuatan TNI, kata Anies, maka semua elemen warga harus menegaskan ada rambu-rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana menjamin bahwa inovasi ini tidaklah akan menghadirkan dampak di area luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan kesulitan pada internal TNI? Salah satu tantangan besar di tempat TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat iklan sebab prestasi, tidak lantaran faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin meninjau TNI yang mana makin profesional, kuat, juga dihormati, baik dalam pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang digunakan profesional dan juga berpihak pada rakyat. Maka justru sebab itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan peperangan masuk kemudian terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walau tak setuju dengan kebijakan pemerintah, setiap saat menggalang kewenangan pemerintah yang dimaksud sah kemudian berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
