JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang dimaksud berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang mana hanya saja memiliki 11 komisi.
Penambahan jumlah keseluruhan komisi itu lantaran adanya nomenklatur beberapa orang kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang digunakan dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, jumlah keseluruhan komisi akan diinformasikan pada Awal Minggu (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah diinformasikan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir ketika dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan jumlah total komisi pada DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan mengatur rapat sebelum menentukan jumlah total komisi. Setelah itu, DPR akan menyelenggarakan badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang digunakan beredar, adapun susunan komisi di dalam DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, juga Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi kemudian Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, lalu TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber juga Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Ketenteraman Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Berita Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan juga Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria juga Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
