JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana pengerjaan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu diadakan di rangka mengatasi ketimpangan wilayah di tempat Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang dimaksud diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan pengerjaan yang tersebut merata lalu berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di area Papua.
Deputi Area Pembangunan Lokal Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi juga sinkronisasi berbagai acara pemerintah untuk meyakinkan setiap warga negara memiliki hak yang digunakan sejenis menghadapi pembangunan.
Sejak awal RPJMN pada 2014, pemerintah telah lama menekankan pada pembangunan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita mengawasi adanya ketimpangan antara wilayah timur lalu barat. Semua berhak melawan perkembangan yang tersebut merata lalu berkeadilan,” ucapannya di Wadah Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Mulai Pekan (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan juga dukungan untuk perekonomian lokal, di tempat mana dampaknya dapat dirasakan segera oleh masyarakat.
Penguraian Papua melalui RIPPP serta RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang mana berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi perkembangan yang dimaksud detail pada rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang dimaksud akan datang disusun Bappenas guna meyakinkan keberlanjutan perkembangan Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap memperlihatkan mengedepankan konstruksi infrastruktur, pengolahan industri, juga pemberdayaan warga lokal.
