JAKARTA – DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Ibukota Indonesia Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD DKI Jakarta Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi lalu diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.
Surat DPC HIPAKAD DKI Jakarta Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tidak ada ada di dalam tempat pada waktu beliau berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang tersebut berdomisili di tempat kompleks perumahan Kodam Kalideres Ibukota Indonesia Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Ibukota Indonesia Barat.
Sebanyak 114 warga memohon untuk HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mana mereka itu alami terkait surat pengosongan yang tersebut dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang digunakan HIPAKAD berikan secara langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka potensi mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) lalu Kodam Jaya sanggup memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan serta jasa para orang tua penghuni kompleks yang digunakan telah dilakukan berjasa terhadap bangsa juga negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang digunakan terbaik buat penghuni, tiada diskriminasi pada menangani persoalan ini.
“Saran kami, Kodam Jaya dapat bekerja mirip dengan Pemprov Ibukota Indonesia ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang dimaksud terbaik,” kata Bryan.
“Warga yang mana tinggal di dalam Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebenarnya sebagian orang tua dia telah lama meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir di dalam sini, jangan mereka itu digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak ada manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tidak ada sengsara,” ungkapnya.
HIPAKAD memohon terhadap semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, dan juga penghuni kompleks TNI ada jalan pergi dari pada menangani tindakan hukum ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara bukan baik di area kemudian hari yang dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
