Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang dijalankan ke Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih banyak fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan status ke lapangan agar tiada menghambat daya saing lapangan usaha nasional di sedang persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku bisnis dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar memperkuat peningkatan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, lalu langkah-langkah produksi dari di negeri yang mana digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang tersebut terlibat pada pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar lebih tinggi kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan prasyarat Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan berbagai manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih banyak berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing hasil lokal. Pemanfaatan komoditas pada negeri tidak hanya saja mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga perihal memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata mengenai hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada hanya sekali mengupayakan lapangan usaha untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer sektor lokal agar meningkat serta mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
