YouTube Perketat Aturan Soal Konten Judi Online

SINGAPURA – YouTube, jaringan berbagi video, mengumumkan kebijakan terbaru terkait perjudian online untuk melindungi pengguna dari konten yang digunakan berpotensi membahayakan.

Menurut pengumuman tersebut, penguatan kebijakan yang digunakan ada mengenai konten perjudian daring dalam jaringan akan berlaku pada tanggal 19 Maret pada seluruh dunia.

“Berdasarkan kebijakan kami ketika ini terkait barang atau jasa ilegal atau yang dimaksud diatur, kami bukan mengizinkan metode apa pun untuk mengarahkan pemirsa secara langsung ke situs web atau perangkat lunak perjudian yang tersebut tidak ada dikenali oleh Google. Ini adalah termasuk URL, tautan teks lalu gambar, tampilan visual (termasuk logo) atau referensi lisan.”

“Harap diperhatikan bahwa konten yang dimaksud menjanjikan keuntungan dapat dihapus terlepas dari apakah situs web atau perangkat lunak perjudian daring yang dimaksud disetujui oleh Google,” kata pengumuman itu.

YouTube milik Google menyatakan bahwa konten yang mana tiada melanggar Pedoman Komunitas, tetapi masih menampilkan perjudian kasino daring kemudian mengiklankan aplikasi mobile terkait dapat dikenakan batasan usia.

“Ini berarti bahwa konten perjudian daring (termasuk taruhan olahraga daring serta penggambaran perjudian fisik) tidak ada dapat dilihat oleh pengguna yang dimaksud tidak ada masuk atau pengguna yang mana berusia di area bawah 18 tahun.

“Kami memahami bahwa pembaruan ini dapat memengaruhi kreator konten yang berfokus pada perjudian daring seperti permainan dan juga aplikasi mobile kasino, tetapi kami yakin inovasi ini merupakan langkah penting di melindungi komunitas, khususnya pemirsa muda.”
“YouTube berjanji untuk mengupayakan pembuat konten sekaligus memverifikasi sistem yang tersebut aman juga bertanggung jawab bagi semua,” kata pengumuman itu.

Langkah yang digunakan diambil YouTube ini sejalan dengan upaya berkelanjutan pemerintahan MADANI untuk memerangi aktivitas perjudian daring.

Pemerintah telah dilakukan mengambil tindakan penting termasuk memperkenalkan Lisensi Provider Layanan (ASP) Kelas C untuk penyedia layanan media sosial lalu instruksi internet di area Tanah Melayu dan juga mengesahkan Undang-Undang Ketenteraman Secara Virtual 2024 oleh Parlemen pada 12 Desember tahun lalu, yang tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan daring bagi penduduk Malaysia.