JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan seruan “#KaburAjaDulu” secara tidaklah secara langsung akan membantu perekonomian negara lain. Menurutnya hal yang disebutkan justru akan mengakibatkan kerugian bagi bangsa Indonesia.
“Kalau sejumlah warga kita pada luar, ya memang benar itu aslinya dengan secara tak secara langsung merek akan membantu dunia usaha negara orang,” kata Menteri P2MI , Karding ketika dijumpai di area kantornya pada Jakarta, Mulai Pekan (17/2/2025).
Menteri Karding menjelaskan, itu dimungkinkan sebab warga Indonesia yang digunakan bekerja di tempat luar negeri akan menghabiskan penghasilannya di tempat sana. Dengan demikian perputaran kegiatan ekonomi tidaklah berjalan di dalam negara selama yaitu Indonesia.
“Karena kan belanjanya di area sana, makannya dalam sana, sehingga perputaran uangnya dalam sana. Kita harapkan sebenarnya kita bantu negara kita yang tersebut lagi memang benar butuh kebersamaan untuk bangkit di dalam bawah pemerintahan,” lanjutnya.
Lebih berjauhan Menteri Karding juga menyatakan seruan yang disebutkan belum tentu menjadi solusi, akibatnya untuk pergi dari Indonesia perlu persiapan yang mana matang. Ia pun menekankan bahwa boleh bagi seseorang bekerja di area luar negeri, namun dengan catatan harus mempunyai keterampilan yang memadai.
“Teman-teman muda ini juga harus paham bahwa kabur aja dulu itu belum tentu solusi. Kenapa? Di negara-negara luar itu juga hidup tidak ada gampang. Apalagi kalau tak mempunyai skill,” papaprnya.
Meski begitu Ia mengakui tagar “Kabur Aja Dulu” menjadi material evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, itu merupakan sentilan bagi pemerintah untuk terus berbenah.
“Mungkin koreksi anak muda terhadap kita, oleh oleh sebab itu itu kita harus memperbaiki beberapa hal. Hal ini kelihatannya hashtag Kabur Aja Dulu sepele, tapi sesungguhnya itu mendasar,” ungkap Menteri Karding.
Menteri Karding menilai fenomena Kabur Aja Dulu perlu disikapi dengan serius. Ia pun menekankan agar ini sanggup segera direspon oleh pemerintah, mengingat persoalan pekerjaan, kenyamanan, kemudian keamanan menjadi hal yang tersebut krusial bagi masyarakat.
