JAKARTA – pemerintahan siap menangani kemungkinan kebakaran hutan dan juga lahan (karhutla) di dalam 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Sinkronisasi Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di dalam Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Mulai Pekan (23/12/2024).
Rapat yang dimaksud dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengkaji langkah strategis penanganan kebakaran hutan lalu lahan (Karhutla) pada wilayah ASEAN, juga aksi lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 memunculkan beberapa jumlah komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sebanding lintas batas di pengendalian asap.
“Beberapa komitmen sudah disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah perkembangan juga pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang digunakan akan berpusat di dalam Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja sebanding regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak dan juga koordinasi KLH dengan lintas Kementerian lalu juga eksekutif Daerah sangat penting dan juga terus ditingkatkan khususnya kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH dengan Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah dilakukan menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, dihadiri oleh rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, teristimewa di area kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap memperlihatkan menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen pada penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya membuka lahan dengan api, baik oleh warga maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang digunakan matang, kami pastikan terhadap warga Indonesia bahwa pemerintah siap menangani kemungkinan Karhutla pada 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang mana membahayakan kemampuan fisik masyarakat,” pungkasnya.
