Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menambah jumlah keseluruhan komisi dari 11 berubah menjadi 13 komisi. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan alat kelengkapan komite (AKD) kemudian pembagian komisi akan finalisasi hari ini Jumat, 11 Oktober 2024.
Susunan pasti AKD kemudian komisi beserta mitranya akan diinformasikan pada Senin, 14 Oktober 2024. “Terkait AKD lalu komisi, nanti tanggal 14 kami akan umumkan. Sekarang lagi tahap finalisasi, besok telah selesai,” kata Dasco ke kompleks parlemen Senayan, DKI Jakarta Pusat pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Berdasarkan dokumen yang dimaksud diterima Tempo, ada 13 komisi ke DPR yang dimaksud akan bermitra dengan beberapa orang kementerian/badan/lembaga. Dokumen yang dimaksud berjudul ‘Gambaran Nomenklatur Mitra AKD.’
Berikut daftar sementara 13 komisi beserta mitranya:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri juga Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi kemudian Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, kemudian TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber kemudian Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Security Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Nusantara (KPI)
12. Komisi Pengetahuan Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF).
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertahanan, serta Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria kemudian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas pemilihan RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
Komisi III
Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Pusat
7. Pelaporan lalu Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN).
Komisi IV
Pertanian, Kehutanan lalu Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan juga Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia.
Komisi V
Infrastruktur juga Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi serta Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan juga Pertolongan (Basarnas).
Komisi VI
Perdagangan, Kawasan Perdagangan kemudian Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Pelanggan Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan juga Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesi (Dekopin).
Komisi VII
Perindustrian, UMKM, Perekonomian Kreatif, Wisata kemudian Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Perekonomian Kreatif/Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Komisi VIII
Agama, Sosial, dan juga Perempuan juga Anak
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Nusantara (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Nusantara (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan juga Pemastian Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
5. Badan Pengawas Penyelesaian juga Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Keamanan Sosial Kesejahteraan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Pemastian Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional.
Komisi X
Pendidikan, Olahraga, kemudian Riset
1. Kementerian Pendidikan, Investigasi lalu Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda juga Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Penelitian juga Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS).
Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Industri Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Nusantara (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Bank kemudian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang serta Jasa eksekutif (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan kemudian Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pendanaan Ekspor Negara Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN, Privatisasi).
Komisi XII
Energi & Narasumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup lalu Investasi
1. Kementerian Daya kemudian Narasumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Kerjasama Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak serta Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Pertemuan Usaha Hulu Minyak juga Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Data Geospasial (BIG).
Komisi XIII
Hukum dan juga HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP).
Badan Anggaran
1. Kementerian Koordinator Lingkup Politik Hukum dan juga Keamanan
2. Kementerian Koordinator Area Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Area Pembangunan Manusia lalu Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Lingkup Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha (terkaitPembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Area Kemasyarakatan.
Dari daftar tersebut, tampak ada 46 kementerian yang mana akan bermitra dengan DPR. Sufmi Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu tak membantah maupun mengiyakan secara gamblang jumlah agregat 46 kementerian tersebut.
Dasco menyatakan jumlah agregat final kementerian masih dihitung. “Tetapi waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang mana ada itu memang benar ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya,” kata Dasco dalam kompleks parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Artikel ini disadur dari Daftar Bocoran 13 Komisi DPR Beredar, Sejumlah Kementerian Dipecah
