Ibukota – Presiden Republik Indonesia mempunyai peran yang tersebut sangat penting sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, tugas kemudian wewenang Presiden diatur secara rinci guna menjamin kelangsungan pemerintahan yang efektif.
Presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas serta wewenang yang digunakan diatur di UUD 1945, sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (1). Pasal yang dimaksud menyatakan bahwa "Presiden Republik Nusantara memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Indonesi di kancah internasional, salah satunya menjalin perjanjian, hubungan diplomatik, dan juga menetapkan kebijakan luar negeri.
Lantas, apa hanya tugas dan juga wewenang Presiden RI menurut UUD 1945 secara rinci? Berikut penjelasannya.
Tugas juga wewenang Presiden RI
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden RI berperan penting pada kelangsungan negara, dengan menjalankan dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara lalu kepala pemerintahan, yang tersebut keduanya diatur pada UUD 1945.
Presiden memiliki peran simbolis juga populis dengan hak kebijakan pemerintah yang tersebut diatur oleh konstitusi.
Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden lalu para Menteri pada kabinet.
Tidak belaka itu, Presiden juga memiliki tugas di bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan grasi, abolisi, amnesti, kemudian rehabilitasi terhadap individu-individu tertentu sesuai dengan prosedur yang mana ditetapkan oleh hukum.
Tugas kemudian wewenang Presiden diatur pada Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang tersebut menyatakan bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif negara.
Ia bertanggung jawab berhadapan dengan pemerintahan, miliki hak prerogatif untuk mengangkat serta memberhentikan menteri, juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Tugas lalu wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan
1. Kekuasaan pemerintahan
Presiden mempunyai kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, khususnya pada Pasal 4 ayat 1.
2. Penetapan peraturan pemerintah
Presiden berwenang untuk menetapkan Peraturan otoritas di rangka melaksanakan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 5 ayat 2.
3. Pengangkatan juga pemberhentian Menteri
Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat mengangkat lalu memberhentikan menteri-menteri, sebagaimana diatur di Pasal 17 ayat 2.
4. Pengesahan rancangan UU
Presiden bertugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang tersebut telah dilakukan disepakati bersatu bermetamorfosis menjadi undang-undang, sesuai dengan Pasal 20 ayat
5. Pengajuan rancangan APBN
Rancangan anggaran pendapatan kemudian belanja negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 23 ayat 2).
6. Pemilihan anggota BPK
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, juga diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).
7. Usulan calon Hakim Agung
Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk DPR untuk mendapatkan persetujuan juga kemudian ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3).
8. Pengangkatan anggota KY
Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat kemudian diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
9. Penetapan anggota MK
Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai sembilan khalayak hakim konstitusi yang mana ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing tiga pemukim diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, kemudian Presiden (Pasal 24C ayat 3).
Tugas kemudian wewenang Presiden sebagai Kepala Negara
1. Kekuasaan Tertinggi Militer
Presiden memegang kekuasaan tertinggi menghadapi Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, berdasarkan Pasal 10.
2. Pernyataan pertempuran lalu perjanjian
Presiden berwenang untuk menyatakan perang, menimbulkan perdamaian, juga mengadakan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 11 ayat 1).
3. Pernyataan keadaan bahaya
Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, sesuai dengan Pasal 12.
4. Pengangkatan Duta kemudian Konsul
Dalam pengangkatan duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan juga 2).
5. Penerimaan Duta Negara
Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 13 ayat 3).
6. Pemberian Grasi serta Rehabilitasi
Presiden miliki kewenangan untuk memberikan grasi lalu rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 14 ayat 1).
7. Pemberian Amnesti kemudian Abolisi
Pemberian amnesti dan juga abolisi dijalankan oleh Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 14 ayat 2).
8. Pemberian gelar kejuaraan lalu tanda jasa
Presiden berhak memberikan gelar, tanda jasa, dan juga tanda kehormatan lainnya yang mana diatur oleh Undang-Undang (Pasal 15).
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Presiden RI menurut UUD 1945
