JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN membantu penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ) pada tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di area PT Pertamina. Wakil Ketua Komisi XII DPR menegaskan tak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam Komisi XII terkait persoalan hukum ini.
“Kami membantu sepenuhnya proses hukum yang mana sedang berjalan juga percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus pada Komisi XII, lantaran ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang dimaksud tidak ada jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar Putri Zulkifli Hasan dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Hari Sabtu (8/3/2025).
Putri Zulhas juga menekankan DPR tidak ada akan mengintervensi proses hukum, namun tetap memperlihatkan memacu agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang digunakan merusak institusi tersebut.
“Kami tiada mengambil bagian campur pada proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap saja kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan rakyat terhadap Pertamina yang dimaksud merupakan aset strategis negara,” tegasnya.
Putri Zulhas juga mengingatkan agar persoalan hukum ini menjadi peluang perbaikan tata kelola energi nasional. “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi tambahan baik, transparan, serta akuntabel,” katanya.
