JAKARTA – Rencana Kartu Indonesia Seimbang ( KIS ) yang digunakan dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Pemastian Sosial (BPJS) Aspek Kesehatan telah terjadi dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi kontestan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Aspek Kesehatan dalam Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Daerah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang tersebut menimbulkan BPJS Bidang Kesehatan dapat berjalan dengan baik dalam Indonesia dibandingkan dengan sistem kemampuan fisik di area Amerika Serikat (AS).
“Di di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya dengan segera ke rumah sakit. Di di lokasi ini masih ditahan di dalam puskesmas , baru kalau (sakit) yang digunakan berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang tersebut dirilis pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu sudah pernah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk publik Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menjamin distribusi Kartu Indonesia Baik bisa saja lebih lanjut merata sehingga seluruh warga mampu mendapatkan akses di area bidang kondisi tubuh juga memverifikasi rakyat yang digunakan telah mempunyai Kartu Indonesia Seimbang mendapatkan pelayanan kemampuan fisik yang tersebut sesuai standar lalu berkualitas,” ujar Jokowi, dikutipkan dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengundang pemerintah tempat bersinergi dan juga berperan bergerak di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keinginan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan lalu pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan serius kemudian sanksi terhadap rumah sakit yang memungut biaya bagi penduduk pemegang KIS pada waktu ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang dimaksud memungut bayar ini akan saya cek dapat saya copot kepala rumah sakitnya, bisa saja dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS pada Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Daerah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tidaklah mempersulit publik yang digunakan ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang dimaksud paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya semata-mata minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk rakyat kurang mampu. Apalagi, pandemi wabah Covid-19 sudah merusak tatanan kebugaran tak hanya saja Indonesia, tetapi juga dunia. otoritas kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kebugaran masih terjangkau masyarakat.
