Ketua DPR Minta Aparat Netral di dalam pemilihan gubernur 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan kata-kata pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang mana akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, bisa jadi berjalan dengan jujur serta adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa jadi secara bebas memilih calon pemimpin di tempat daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi dalam Indonesia di dalam mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Hal ini adalah momen pesta rakyat yang tersebut harus dijalani dengan gembira kemudian sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan untuk KPU kemudian Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan meminta-minta untuk dapat menegaskan semua proses Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilangsungkan serentak di tempat 545 wilayah berjalan dengan lancar dan juga aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas dalam setiap wilayah yang menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika kebijakan pemerintah pada Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas di pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang dimaksud berkepentingan menjaga komitmennya untuk menjamin Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dimaksud mencatatkan data ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di area mana 183 di tempat antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan mengupayakan rakyat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri juga ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Publik bisa saja melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam juga foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga memacu pasangan calon (paslon) juga partai-partai pendukungnya untuk melakukan konfirmasi Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
