JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak kegiatan ekonomi yang dimaksud akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang tersebut Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan juga tempat itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah pada waktu ini bukan dijalankan pengurangan total belanja di tempat daerah. Jadi yang dimaksud ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers di dalam Komisi III DPR, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang dimaksud memunculkan multiplier effect yang tersebut serupa atau bahkan lebih tinggi besar, dampak dari perekonomian akan terpencil lebih banyak baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan ia akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang digunakan paling penting dari pemangkasan anggaran yang disebutkan adalah pelayanan masyarakat lalu birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk memulai pembangunan efisiensi dari birokrasi itu akan tetap memperlihatkan dipertahankan, oleh sebab itu itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang digunakan baik serta efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengumumkan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran pada pengelolaan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan pada penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang dimaksud disampaikan Sri Mulyani di Rapat Kerja (Raker) dengan jadwal Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi dalam K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
