NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke perangkat lunak video populer yang disebutkan akan dinonaktifkan untuk lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk melakukan konfirmasi perusahaan yang disebutkan tiada dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, tindakan ini muncul pasca Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari hari terakhir pekan menguatkan larangan kontroversial terhadap program tersebut.
Undang-undang yang dimaksud ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan di area Kongres mengharuskan TikTok untuk berjualan operasinya dalam Amerika Serikat untuk pembeli lokal sebelum hari Hari Minggu untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden menyatakan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan terhadap Presiden terpilih Donald Trump, yang digunakan dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Negeri Paman Sam pada waktu ini tidak ada memadai.
“Pernyataan yang tersebut dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden serta Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi serta jaminan yang digunakan diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tidak ada akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menyembunyikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok di sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tidaklah secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tidak ada akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang digunakan diajukan pemilik aplikasi, yang tersebut berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang disebutkan berlanjut.
Akibatnya, TikTok kemungkinan besar akan menghentikan layanannya hari Mingguan ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan jikalau Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang dimaksud bukan akan dihukum dikarenakan melanggar larangan tersebut.
