JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Politik serta Keselamatan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan ad hoc atau lembaga yang mana tak masih miliki kelebihan kemudian kekurangan.
Oleh akibat itu, penting dilaksanakan pengkajian mendalam sebelum hal yang disebutkan diputuskan.
Hal yang disebutkan dikatakan Menteri Koordinator Sektor Politik lalu Security (Menko Polkam) Budi Gunawan usai mengatur rapat koordinasi dengan jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 pada Mulai Pekan (25/11/2024).
“Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan serta kekurangan, tergantung pada sudut pandang serta tujuan yang ingin kita capai,” kata Budi Gunawan pada konferensi pers pada gedung utama kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Oleh karenanya memang sebenarnya penting untuk dijalankan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada pembaharuan KPU yang disebutkan terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas kemudian efektivitas KPU di melaksanakan pemilihan umum ke depan yang digunakan bebas lalu aktif,” lanjutnya.
Dia menekankan perlu adanya diskusi secara terbuka ataupun masukan-masukan dari elemen penduduk sebelum diputuskan pembaharuan hal tersebut.
“Dalam rangka membantu pada pada menentukan arah mana yang digunakan terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” tandasnya.
Adapun terkait KPU juga Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu) menjadi badan Ad Hoc sempat diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Usulan itu juga sempat diungkapkan anggota baleg DPR RI Saleh Daulay.
Tujuan usulan yang dimaksud untuk penghematan anggaran negara. Sebab anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum terbilang cukup besar.
