JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada harga jual keperluan barang meskipun akan datang ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Kondisi Keuangan dan juga Daya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan yang dimaksud mirip belaka pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol kemudian akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, serupa sekadar pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meningkatkan tarif Ojol bagi konsumen, yang tersebut memicu inflasi,” kata Fahmy ketika dihubungi, hari terakhir pekan (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang dimaksud semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan warga Indonesia yang digunakan akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif mengenai kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, semata-mata omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini bukan otomatis mempengaruhi target pertumbuhan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, perkembangan ekonomi akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, apabila perekonomian RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau pertumbuhan dunia usaha mengandalkan lebih tinggi konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian perkembangan ekonomi,” ungkap Fahmy.
