Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Pertemuan Kebangsaan: TNI AL melawan Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Wadah Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tak buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tidak ada berdasar serta mencederai semangat pengabdian TNI AL yang selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut juga publik nelayan.
“Tindakan TNI AL dengan penduduk nelayan diadakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto serta sesuai dengan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Mingguan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak warga nelayan. “Mereka (TNI AL) cuma menjalankan tugas negara, bukanlah bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di tempat laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian lalu penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan terlibat pada patroli keamanan laut guna menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, lalu terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di area Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL pada melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang mana dijalankan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden dan juga menjadi wujud pengamalan tugas dia untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengkritisi keras Menteri Trenggono yang dimaksud dianggap bukan memahami tugas juga fungsi TNI AL juga memproduksi pernyataan yang tersebut mengakibatkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana kemudian memahami sikap dan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini cuma akan memicu polemik dan juga melemah sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan juga Perikanan yang digunakan dinilai banyak mengeluarkan pernyataan kontroversial dan juga memproduksi gaduh.
