DKI Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Proyek Stabilisasi Pasokan dan juga Harga Pangan (SPHP) akan lebih tinggi fokus pada wilayah yang nilai tukar beras mediumnya lebih banyak besar dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Sektor Ketersediaan lalu Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan pada wilayah yang tersebut disebut "merah" atau miliki biaya tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kepulauan Maluku dan juga Papua.
"Indikator keberhasilan kegiatan beras SPHP kali ini tidak jumlah yang disalurkan, tapi efektivitas pada penurunan nilai tukar dalam wilayah yang digunakan disalurkan," ujar Ketut dalam Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan dapat dikerjakan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila ke Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan berubah menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan nilai beras pada area yang digunakan dianggap selalu tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah keseluruhan yang dimaksud serupa rata pada tiap daerah, tak lagi bisa jadi diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini cuma (volume beras yang sama), tapi bukan ada penurunan harga. Ini adalah menjadi koreksi kami, evaluasi kami pada tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi untuk penjual yang digunakan berjualan beras Stabilisasi Pasokan lalu Harga Pangan (SPHP) di dalam menghadapi tarif eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya berubah jadi wajib. Wajib serta jikalau dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang mana berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, harga jual beras yang digunakan diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan nilai beras. Oleh karenanya, ia menekankan tiada boleh ada permainan harga jual di dalam tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
