JAKARTA – Menarik foreign direct investment (FDI) merupakan langkah penting sebagai salah satu cara untuk mencapai target peningkatan ekonomi sebesar 8% yang sudah pernah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Target peningkatan kegiatan ekonomi itu juga membutuhkan dukungan institusi yang mana kuat termasuk keberadaan Badan Pengelola Pengembangan Usaha Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) yang hingga saat ini masih terkendala masalah payung hukum.
Guru Besar Fakultas Sektor Bisnis dan juga Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wihana Kirana Jaya menyatakan pembentukan BP Danantara sangat relevan di menghadapi fenomena mega shifting perekonomian global. Perubahan struktural besar yang tersebut terjadi, seperti geopolitik, geoekonomi, dan juga perang, telah terjadi memaksa negara-negara melakukan reposisi strategis, termasuk pada kebijakan investasi.
“Dalam kondisi mega shifting ini, mindset kita harus berubah. Kita harus mengantisipasi masa depan dengan mengubah organisasi juga proses bisnis. Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan fleksibilitas pembiayaan pembangunan ekonomi jangka panjang,” ujar Wihana pada Rabu (22/1/2025).
Terkait keperluan akan BP Danantara, Wihana berpendapat bahwa badan ini diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas di menjalankan aset juga pembiayaan investasi. BP Danantara dirancang untuk memanfaatkan aset-aset negara yang mana besar guna meningkatkan kapasitas penanaman modal melalui tiga sistem utama: Indonesia Investment Authority (INA), lembaga-lembaga keuangan pemerintah, dan juga manajemen aset.
“BP Danantara ini bagus akibat mampu meleverage aset pemerintah untuk pembangunan ekonomi yang digunakan panjang. Dengan fleksibilitas ini, kita mampu membuka prospek lebih tinggi besar bagi investor, khususnya FDI,” jelas Wihana.
Senada, Wakil Rektor Tiga Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengingatkan agar pembentukan lembaga negara baru seperti Badan Pengelola Penyertaan Modal Danantara jangan sampai mengulang kesalahan sebelumnya yang dimaksud cuma justru memboroskan anggaran, namun hasilnya kurang dari harapan.
“Harapannya badan yang baru ini mampu membuktikan hasilnya bahwa aset-aset negara sanggup dikelola juga menguntungkan. Jangan sampai negara kita terlalu berbagai pos yang dimaksud acap kali hanya saja sebagai konsesi kebijakan pemerintah balas jasa serta menghabiskan anggaran,” kata Suokim.
Menurut Wihana, potensi utama dari pembentukan BP Danantara adalah kemampuannya menjalankan aset-aset besar yang tersebut dimiliki BUMN, dengan peluang dana kelolaan awal mencapai USD600 miliar atau Rp9.520 triliun. Dengan mengurus aset dari tujuh BUMN besar, BP Danantara dapat menjadi katalis utama untuk pembangunan ekonomi langsung, baik domestik maupun asing.
Wihana menekankan, di dalam sedang keterbatasan APBN, FDI adalah salah satu sumber utama untuk menopang peningkatan ekonomi. Oleh akibat itu, keberadaan BP Danantara yang tersebut mampu menawarkan fleksibilitas serta transparansi pada pengelolaan aset akan menjadi daya tarik besar bagi pemodal asing.
“Target perkembangan 8% bukanlah hal yang mana mustahil, tetapi membutuhkan fondasi kebijakan yang tersebut kuat, seperti BP Danantara. Ini adalah adalah salah satu cara untuk menguatkan sikap Indonesia pada sektor ekonomi global,” pungkas Wihana.
